HELOBEKASI.COM, Jakata - Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut bergabung menggelar aksi demo bersama elemen masyarakat untuk menolak harga BBM naik.
Dalam instruksinya, Demokrat menyinggung soal PDIP yang juga pernah melakukan aksi demo ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menjelaskan, Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu, telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.
"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," jelas Kamhar kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Dia juga menekankan, dalam melakukan aksinya kader-kader Demokrat tidak perlu melakukan drama sampai nangis-nangis.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini, sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," ujarnya.
"Yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," Kamhar melanjutkan.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, kader Demokrat dibebaskan untuk berdemo tolak harga BBM naik. Ia pun mempersilakan jika kader mengajak semua pihak dalam melakukan aksinya, dengan catatan dilakukan secara damai.
Menurutnya, dalam menaikan harga BBM pemerintah dinilai telah mengambil jalan pintas demi kepentingan sepihak. Pemerintah dianggap tak kreatif dengan kebijakan tersebut.
"Argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN," paparnya.
"Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," tutup Kamhar. ***
