HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengizinkan misi keamanan luar negeri ke Haiti. Adapun Dewan Keamanan PBB tersebut mengizinkan gal itu untuk memerangi geng-geng kekerasan yang sebagian besar menguasai ibu kota.
Setahun setelah negara Karibia itu meminta bantuan untuk memerangi geng-geng kekerasan yang sebagian besar menguasai ibu kotanya, Port-au-Prince.
“Lebih dari sekadar pemungutan suara sederhana, ini sebenarnya merupakan ekspresi solidaritas terhadap masyarakat yang berada dalam kesusahan,” kata Menteri Luar Negeri Haiti Jean Victor Geneus kepada dewan sebagaimana dilansir PBB. “Ini adalah secercah harapan bagi orang-orang yang sudah terlalu lama menderita.”
Dewan beranggotakan 15 negara tersebut mengadopsi sebuah resolusi, yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) dan Ekuador, yang memberikan wewenang kepada misi Dukungan Keamanan Multinasional “untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan” – sebuah kode untuk penggunaan kekuatan.
Tiongkok dan Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut, karena khawatir akan mengizinkan penggunaan kekuatan secara menyeluruh berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. 13 anggota sisanya memberikan suara mendukung.
“Kami telah mengambil tindakan untuk menciptakan cara baru dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, menjawab seruan berulang kali dari negara anggota untuk menghadapi krisis multi-dimensi di tengah meningkatnya kekerasan geng,” kata diplomat senior AS Jeffrey DeLaurentis.
Dewan Keamanan juga memperluas embargo senjata PBB yang mencakup semua geng – sebuah tindakan yang diinginkan Tiongkok. Para pejabat Haiti mengatakan senjata yang digunakan oleh geng-geng tersebut diyakini sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Embargo sebelumnya hanya berlaku pada individu tertentu.
"Ini adalah keputusan yang sangat penting. Jika dewan mengambil langkah ini lebih awal, situasi keamanan di Haiti mungkin tidak akan memburuk seperti sekarang ini," kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara.
Tanggapan terhadap permintaan bantuan Haiti tertunda karena kesulitan menemukan negara yang bersedia memimpin misi bantuan keamanan. Kenya melangkah maju pada Juli dengan menjanjikan 1.000 polisi. Bahama kemudian memberikan komitmen 150 orang, sementara Jamaika serta Antigua dan Barbuda juga bersedia membantu.
Setelah persetujuan dewan pada Senin, belum jelas seberapa cepat pasukan dapat dikerahkan.
“Pemungutan suara hari ini hanyalah langkah pertama. Sekarang, upaya untuk memulai misi tersebut dimulai,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam sebuah pernyataan.
Meskipun tidak mengirimkan pasukan apa pun, pemerintah AS berharap dapat menyediakan USD100 juta untuk mendukung misi multinasional tersebut dengan bantuan logistik dan keuangan, yang dapat mencakup intelijen, pengangkutan udara, komunikasi, dan dukungan medis.
Negara-negara bersikap hati-hati dalam mendukung pemerintahan Perdana Menteri Ariel Henry yang tidak melalui proses pemilihan, yang mengatakan bahwa pemilu yang adil tidak dapat diselenggarakan dengan kondisi ketidakamanan yang ada saat ini. Haiti tidak memiliki perwakilan terpilih sejak Januari.
Dewan Keamanan menekankan “kebutuhan mendesak” bagi Haiti untuk membuat kemajuan menuju “proses pemilu yang transparan, inklusif, dan kredibel serta pemilu yang bebas dan adil.”
Misi bantuan keamanan tersebut, meskipun disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, bukanlah operasi PBB.
Pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada 2004 setelah pemberontakan yang menyebabkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Pasukan penjaga perdamaian keluar pada 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang keluar pada 2019.
Rakyat Haiti mewaspadai kehadiran bersenjata PBB. Negara Karibia itu bebas kolera hingga 2010, ketika pasukan penjaga perdamaian PBB membuang limbah yang terinfeksi ke sungai. Lebih dari 9.000 orang meninggal karena penyakit ini, dan sekira 800.000 orang jatuh sakit.
Resolusi dewan yang diadopsi pada hari Senin meminta negara-negara yang mengambil bagian dalam misi keamanan “untuk menerapkan pengelolaan air limbah yang tepat dan pengendalian lingkungan lainnya untuk mencegah masuknya dan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air.” ***
(sumber : westjavatoday.com)
