Mengapa Kaesang Pangarep Lebih PSI Ketimbang PDIP?

 



HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sabtu (23/9/2023). Lantas mengapa Kaesang lebih tergiur PSI, ketimbang PDIP?

Alasan Kaesang Pilih PSI

Kaesang pun mnengakui dirinya lebih mempunyai kesamaan dengan PSI ketimbang PDIP yang menjadi tempat ayah serta kakak sulungnya bernaung saat ini.

“Kami kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik,” kata Kaesang.

Pengusaha kuliner itu juga mengklaim ingin merubah stigma politisi muda yang tidak dianggap oleh politisi yang lebih tua.

“Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia,” tuturnya.

Kaesang Pangarep: 'Alhamdulillah Saya Juga Sudah Dapat Izin dan Restu'

Kaesang akhirnya berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI.

"Alhamdulillah saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya," katanya.

Terkait restu dari ayahnya, Presiden Jokowi, Kaesang mengaku sempat meminta restu tersebut.

Kaesang mengatakan Jokowi sangat sibuk, sehingga hanya sempat meminta restu dalam waktu singkat.

"Ya minta restu pasti tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan mentok mentok dapat waktu 5 menit," kata Kaesang.

"Iya saya kan cuma minta restu, enggak minta pesan," imbuhnya.

Alasan Gabung ke PSI, Kaesang Disinyalir Trauma dengan Perlakuan PDIP ke Jokowi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menduga ada ketidaknyamanan Kaesang Pangarep atas perlakuan PDIP ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga membuatnya memutuskan untuk memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai kendaraan politiknya.

"Kaesang ke PSI ini dibaca sebagai sikap politik Pak Jokowi yang dinilai memang dalam beberapa tahun ke belakang ini hubungannya dinilai kurang oke dengan PDIP. Mungkin Kaesang merasa sedikit trauma atau nggak nyaman dengan sikap PDIP yang terjadi pada Jokowi dan mungkin juga pada Gibran, makanya Kaesang dipersilakan pindah ke PSI," kata Adi di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Minggu (24/9/2023).

Adi mengatakan akan sangat sulit memisahkan keputusan bergabungnya Kaesang ke PSI dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagian besar publik meyakini bergabungnya Kaesang ke PSI sebagai bagian dari sikap politik Jokowi.

"Seakan-akan Kaesang ke PSI bagian dari sikap politik Jokowi ya kan itu, seakan-akan itu tidak bisa dibantah bahwa Kaesang pastinya berkomunikasi, berkonsultasi dengan bapaknya yang notabenenya adalah presiden," tuturnya.

Di sisi lain, sambung Adi, bergabungnya Kaesang ke PSI, membawa angin segar untuk PSI. Terlebih, kata dia, membawa energi positif untuk menghadapi Pemilu 2024. "Ini jelas memperkuat PSI, ini akan menjadi stimulus bagi PSI, ini akan menjadi angin segar, untuk menghadapi Pemilu minimal Pileg mereka itu akan semakin konfiden, mereka punya figur penting yang saya kira akan memang energi bagi PSI untuk Pemilu 2024," ucap dia.

Buntut Kaesang Gabung PSI, PDIP Didesak Adil dan Berani Pecat Jokowi

Kabar bergabungnya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambah persoalan baru. Sebab, hal itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, yang mewajibkan anggota keluarga dari kadernya masuk ke partai banteng moncong putih.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mendesak PDIP berlaku adil, dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Jokowi atas langkah anaknya tersebut. Sebagaimana hukuman yang pernah diterima kader PDIP lainnya, terhadap kasus serupa.

Pangi mengkritisi sikap lembek PDIP, seakan memberikan perlakuan khusus bagi keluarga Jokowi, lantaran Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat justru mengatakan tidak ada persoalan bagi Kaesang menjadi kader partai lain karena kini telah memiliki rumah tangga sendiri, tidak lagi menjadi bagian keluarga inti  Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka.

Kabar bergabungnya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambah persoalan baru. Sebab, hal itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, yang mewajibkan anggota keluarga dari kadernya masuk ke partai banteng moncong putih.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mendesak PDIP berlaku adil, dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Jokowi atas langkah anaknya tersebut. Sebagaimana hukuman yang pernah diterima kader PDIP lainnya, terhadap kasus serupa.

Pangi mengkritisi sikap lembek PDIP, seakan memberikan perlakuan khusus bagi keluarga Jokowi, lantaran Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat justru mengatakan tidak ada persoalan bagi Kaesang menjadi kader partai lain karena kini telah memiliki rumah tangga sendiri, tidak lagi menjadi bagian keluarga inti  Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau ingin hukum, itu harus fair (adil) setara equal itu. Bagi (kader) lain berlaku pasal itu tapi kalau Pak Jokowi agak diperlakukan istimewa, kalau mau setara harus dicopot dong," kata Pangi.

Seharusnya PDIP konsisten, berkaca dengan putusan sebelumnya, memberhentikan Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku karena istrinya mencalonkan diri sebagai kader PAN. Hal itu dinilai melanggar AD/ART Nomor 25a. "Kalau memang ada pada kasus (Murad Ismail) PDIP memberhentikan kadernya karena beda (partai) sebelumnya tentu melakukan ya harus equal atau setara," tutur Pangi.

Jangankan Sanksi, PDIP Panggil Jokowi Saja Tak Berani

Desakan agar PDIP berlaku adil dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait statusnya sebagai kader partai tersebut mencuat. Sanksi ini dinilai perlu dijatuhkan menyusul langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kendati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP mengharuskan anggota keluarga dari kadernya tak boleh beda partai.

Namun, jangankan sanksi, PDIP rupanya tak berani untuk memanggil Jokowi menyangkut polemik Kaesang bergabung ke PSI. Menurut Politikus PDIP Deddy Sitorus, Jokowi merupakan kader terbaik PDIP. Dengan begitu, hampir tak mungkin mantan Wali Kota Solo itu dipanggil karena tidak mampu menahan Kaesang agar tak bergabung ke partai lain selain PDIP.

“Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden,” kata Deddy dalam sebuah diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9/2023).

Sebagai kader yang sudah bersama PDIP belasan tahun hampir dua dekade, Deddy menilai sukar bagi Jokowi untuk tidak memahami aturan internal partainya tersebut. Terlebih, sebagai kader yang mampu menduduki jabatan tertinggi di negeri ini, Jokowi sudah mampu menjadi kader terbaik PDIP.

“Dia (Jokowi) kader terbaik partai loh, primus inter pares (anak bangsa terbaik), best among equal, gitu loh, dia itu petugas partai yang tertinggi maqomnya," ujar Deddy.

Oleh karena itu, pria berkacamata itu menyatakan akan absurd jika kemudian Jokowi, seorang presiden, dipanggil petinggi partai lantaran tak mampu meyakinkan anaknya untuk berada di partai politik yang sama.

"Lucu kan. Itu menurut saya nggak bakal dipanggil Pak Presiden," ungkap Deddy.

Ia juga menegaskan, Kaesang juga memiliki hak dalam menentukan langkah politiknya.  

"Yang diuji disini kan bukan partai tetapi Pak Jokowi, kalau kita serahkan saja kepada partai untuk menilai seperti apa ini. Menurut saya, tidak mau dipanjang-panjangkan, ini ada anak muda yang mau masuk partai ya silakan," ujar Deddy menambahkan.***

(sumber : westjavatoday.com)