HELOBEKASI.COM, JAKARTA - Pengangkatan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai semakin memperpanjang jajaran politik dinasti di Indonesia.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan praktik ini dinilai sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, dengan dalih semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik.
“Namun mereka lupa praktik politik semacam ini adalah ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Pangi dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/9/2023).
Berdasarkan hasil surveinya, sebanyak 69,3 persen masyarakat tidak setuju dengan pemimpin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat politik lainnya. Ini merupakan akumulasi dari mereka yang tidak setuju sebanyak 59 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 10,3 persen.
Sedangkan 14,8 persen lainnya menyatakan setuju dan 15,8 persen memilih untuk tidak menjawab.
Selanjutnya, dalam survei ini juga menyatakan bahwa sebanyak 67,9 persen masyarakat percaya bahwa maraknya dinasti politik dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 17,6 persen publik yang sangat setuju dan 50,3 persen yang setuju.
Pangi pun menyebut bahwa hasil surveinya acapkali dikalahkan oleh realitas politik yang terjadi di lapangan. Melalui pemberian jabatan strategis Kaesang di PSI, yaitu ketua umum, justru menambah daftar kebenaran politik dinasti di Indonesia berjalan dengan mulus.
“Jokowi sepertinya sedang mempersiapkan kapal sekoci untuk mengamankan kekuasaannya setelah tidak lagi berkuasa dan skenario dan intrik politik di berbagai lini dilancarkan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa keterlibatan Kaesang di partai politik yang banyak terlihat akrab dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat dinilai sebagai salah satu bentuk perlawanan Jokowi atas Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri karena sering kali disebut “petugas partai”. Sedangkan karir dan kesuksesannya dalam mengedepankan politik Indonesia dianggap tidak main-main.
“(Ini) mengirimkan pesan dan ancaman yang sangat serius bagi PDIP jika gerbong besar pemilih dan relawan Jokowi beralih memilih PSI,” ujar Pangi.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling yang mengikutsertakan 1.200 responden dan margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen. Adapun waktu pelaksanaannya tabg dimulai sejak 24 Juli hingga 2 Agustus 2023 serta populasi sampel merupakan warga negara yang memiliki KTP atau sudah menikah dari 34 Provinsi di Indonesia. ***
(sumber : westjavatoday.com)
