Massa Demo Tolak DOB di Papua Barat Dipukul Rotan, Polisi Bantah

HELOBEKASI.COM, Jakarta - Ratusan warga di Kabupaten Kaimana, Papua Barat menggelar aksi menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB), Kamis (14/7). Sejumlah massa pun dipukul oleh aparat dan dua orang sempat ditahan.

"Dipukul ada memar di bagian kepala. Dua orang ditahan," kata salah satu massa aksi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, Fando Nyai kepada

Fando mengatakan pemukulan dan penahanan massa aksi itu bermula dari instruksi Polres Kaimana yang tidak memperbolehkan long march.

Ia menyampaikan Polres Kaimana meminta massa aksi untuk naik ke mobil polisi dari titik kumpul ke titik aksi. Namun, sebagian massa aksi menolak dan tetap ingin long march.

Sebagai kordinator lapangan dalam aksi itu, Fando pun mengambil jalan tengah. Ia mengimbau kepada massa aksi untuk tidak long march, tetapi naik truk dan motor.

"Tidak naik mobil polisi. Ada dua truk, dua mobil pick up sama satu mobil komando. Dan yang lain pakai motor," ucapnya.

Namun diperjalanan, aparat tetap melakukan tindakan represif. Fando menyampaikan dua dari massa aksi yang naik motor dibawa dan dipukul oleh aparat.

"Kedua orang tua kami, itu di motor ditarik. yang satu dipukul ada memar di bagian kepala, dipaksa naik mobil," ujarnya.

Tak terima, Fando dan massa aksi lain mengancam akan bermalam di depan kantor Polres jika dua orang itu tidak dilepaskan.

"Sekarang sudah membubarkan diri dan orang tuaudah dikembalikan dua duanya," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi membantah adanya peristiwa itu. Ia juga mengklaim aksi di tiga daerah di Papua Barat hari ini berjalan aman.

"Enggak ada [penangkapan]. Situasi Papua Barat aman terkendali. Aksi ada di tiga kota, Sorong kota, Manokwari, Kaimana," kata Adam saat dikonfirmasi.

Pemerintah tetap memekarkan tiga provinsi di Papua meski panen penolakan. Tiga provinsi baru di Papua, antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengungkap pemekaran Papua maksimal hanya menjadi tujuh provinsi. Ia mengungkap alasan pemekaran tujuh provinsi ini didasari pada wilayah adat yang ada di Papua.

Sumber: CNN Indonesia